Bandung, UPI

Musik tradisional bukan sekadar hiburan atau pelengkap upacara adat. Bagi masyarakat Sunda, setiap dentum kendang dan alunan suling dalam ritual seperti Seren Taun atau Ruwatan adalah cara manusia berbicara dengan alam, leluhur, dan Sang Pencipta. Namun, kabar duka kini membayangi: musik sakral tersebut perlahan bergerak menuju kesenyapan.

Fenomena “lampu kuning” kepunahan musik tradisi ini dibedah tajam oleh Prof. Dr. Nanang Supriatna, S.Sen., M.Pd., dalam orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Kajian Musik Tradisi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (8/5/2026).

Dalam orasinya yang berjudul “Tanda-Tanda Kepunahan Musik Tradisional Upacara,” Prof. Nanang menyoroti bagaimana instrumen musik yang dulunya sakral kini mulai bergeser fungsi. Jika dulu bunyi-bunyian itu hadir untuk ritual keagamaan yang khidmat, kini mereka lebih sering hanya muncul sebagai tontonan pariwisata atau sekadar artefak pajangan di museum.

“Istilah ‘kematian’ di sini bukan secara biologis, melainkan meredupnya makna dan nilai-nilai luhur di balik musik tersebut,” ujar Prof. Nanang di hadapan senat akademik UPI.

Menurut Prof. Nanang, ada tiga tanda utama mengapa musik tradisi kita terancam punah, Hilangnya Kesakralan: Makna spiritual dalam ritual perlahan memudar. Komersialisasi: Musik pindah dari ruang sakral ke ruang hiburan murni demi industri budaya. Krisis Pandangan Hidup: Masyarakat modern mulai melihat tradisi mereka sendiri sebagai sesuatu yang kuno dan tidak penting.

Meski bayang-bayang kepunahan itu nyata, Prof. Nanang memberikan secercah harapan. Ia mencatat adanya inovasi seperti gamelan multi laras dan berbagai kolaborasi musik modern sebagai bukti bahwa musik Sunda punya daya hidup yang kuat.

Namun, ia memberi catatan penting: transformasi jangan sampai membuat kita kehilangan jati diri. “Tradisi itu bukan untuk dibekukan, tapi untuk dihidupkan. Tugas kita bukan cuma menjaga bentuknya, tapi merawat maknanya,” tegasnya.

Prof. Nanang menekankan bahwa dunia pendidikan memegang kunci utama. Mengajarkan musik tradisi tidak boleh hanya soal keterampilan memetik senar atau memukul gong, tapi harus mengajarkan sistem pengetahuan budaya di baliknya.

Menutup orasinya dengan penuh haru, Prof. Nanang mengutip pepatah Sunda: “Hirup kudu ngirut ka waktu, ngajaga sangkan henteu pareumeun obor” (Hidup haruslah bijak dalam mengelola waktu serta menjaga agar obor pengetahuan dan kebudayaan tidak padam).

Pengukuhan ini ia maknai sebagai ikrar untuk terus menyuarakan kebudayaan, memastikan bunyi tradisi Sunda tetap menggema hingga ke masa depan, dan tidak hanya menjadi cerita di buku-buku sejarah. (DN/Rija/RK)

Bandung, UPI

Pernahkah Anda merasa kota tempat tinggal Anda semakin panas, macet, dan sering dilanda banjir? Prof. Dr. rer. nat. Nandi, S.Pd., M.T., M.Sc. menegaskan bahwa fenomena ini adalah dampak dari urbanisasi yang tidak teratur. Menurutnya, kota jangan hanya dilihat sebagai kumpulan gedung tinggi, melainkan sebagai sebuah “organisme hidup” yang terus berubah.

Pesan ini menjadi poin utama dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Prof. Nandi sebagai Guru Besar bidang Geografi Perencanaan Wilayah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jumat (8/5/2026). Dalam orasinya yang bertajuk “Geografi Perencanaan Wilayah untuk Kota Berkelanjutan”, ia mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam “membaca ruang” bisa berujung pada krisis air, pangan, hingga bencana yang merugikan masyarakat.

Prof. Nandi menyoroti realitas urbanisasi di Indonesia yang sering kali semrawut. Kota-kota besar terus “meluap” ke desa-desa pinggiran (peri-urban), mengubah lahan hijau menjadi pemukiman secara masif tanpa perencanaan yang matang.

“Kota di abad ke-21 ini adalah panggung paradoks. Di satu sisi ia jadi pusat inovasi dan ekonomi, tapi di sisi lain ia menjadi panggung ketimpangan dan krisis lingkungan,” ujar Prof. Nandi di hadapan rapat senat akademik.

Sebagai solusi, Prof. Nandi menawarkan sebuah model baru yang ia sebut Spatially Integrated Regional Planning Framework. Sederhananya, ini adalah “resep” agar perencanaan wilayah tidak lagi dilakukan secara asal-asalan atau sekadar menebak-nebak data.

Model ini terdiri dari lima langkah penting Observasi Spasial: Mengumpulkan semua data mulai dari peta satelit hingga data kesehatan dan sosial penduduk. Diagnosis Spasial: Mengolah data tersebut untuk menemukan “titik panas” masalah, misalnya di mana area yang paling rawan bencana. Desain Kebijakan Terintegrasi: Memastikan aturan tata ruang (RTRW) nyambung dengan kebutuhan perlindungan alam dan layanan publik. Tata Kelola Kolaboratif: Pemerintah, pengusaha, dan warga harus duduk bareng. Penggunaan aplikasi seperti WebGIS atau Dashboard publik sangat penting agar warga bisa mengontrol pembangunan. Pembelajaran Terus-Menerus: Perencanaan wilayah tidak boleh “sekali jadi”, tapi harus terus dievaluasi berdasarkan masukan dari masyarakat.

Prof. Nandi menekankan bahwa geografi tidak hanya soal menghafal nama sungai atau gunung, tetapi tentang bagaimana kita hidup cerdas di atas tanah yang kita tempati. Penggunaan teknologi geospasial (peta digital dan satelit) harus menjadi “bahasa sehari-hari” dalam merumuskan kebijakan.

“Negara yang gagal membaca ruang akan terlambat memahami krisis. Sebaliknya, bangsa yang memiliki kecerdasan spasial akan lebih siap menjaga keadilan untuk anak cucu kita,” tegasnya.

Melalui pengukuhan ini, Prof. Nandi berkomitmen untuk membawa ilmu geografi keluar dari sekadar ruang kelas dan jurnal ilmiah menuju ruang kebijakan publik. Tujuannya satu: mewujudkan kota yang tidak hanya besar, tapi juga manusiawi, adil, dan lestari bagi seluruh warganya. (DN/Rija/RK)

Bandung, UPI

Pakar Kajian Buku Teks Sejarah, Prof. Dr. Wawan Darmawan, S.Pd., M.Hum., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Jumat (8/5/2026).

Dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk “Rekonstruksi Narasi Sejarah dalam Buku Teks: Dari Hegemoni Naratif Menuju Historiografi Multiperspektif”, Prof. Wawan menyoroti pentingnya perubahan cara bangsa memahami masa lalu melalui buku teks sekolah.

Prof. Wawan menegaskan bahwa rekonstruksi narasi sejarah bukan hanya masalah teknis penyusunan materi ajar. Hal ini berkaitan erat dengan cara generasi muda membangun kesadaran historis dan bagaimana pengetahuan dilegitimasi dalam ruang pendidikan.

Menurutnya, sejarah seringkali hadir sebagai dogma atau hafalan kronologis yang kaku. Ia mendorong agar pendidikan sejarah bertransformasi menjadi ruang dialog dan proses reflektif untuk membentuk nalar kritis siswa.

“Buku teks sejarah dapat menjadi hegemonik apabila menutup kemungkinan perspektif alternatif. Padahal, buku teks memiliki potensi transformatif jika disusun secara inklusif,” ujar Prof. Wawan dalam orasinya.

Indonesia yang majemuk menjadi alasan utama mengapa pendekatan multiperspektif dalam buku teks sejarah sangat mendesak. Prof. Wawan menjelaskan bahwa sejarah Indonesia dibentuk oleh interaksi berbagai etnis, agama, dan bahasa yang kompleks.

Ia membantah anggapan bahwa keragaman narasi akan memecah persatuan. Sebaliknya, mengakui pluralitas pengalaman sejarah justru akan memperdalam makna persatuan itu sendiri.

“Identitas yang kokoh bukan dibangun di atas keseragaman narasi, melainkan identitas yang mampu berdialog dengan keragaman memori dan interpretasi,” tegasnya.

Sebagai akademisi, Prof. Wawan mengingatkan pentingnya integritas ilmiah dan metodologi yang ketat dalam merekonstruksi sejarah. Kritik terhadap narasi lama harus didasarkan pada riset yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar polemik tanpa dasar.

Ia menekankan tiga tanggung jawab utama dalam pendidikan sejarah Tanggung Jawab Akademis: Menjaga verifikasi sumber dan integritas ilmiah. Tanggung Jawab Moral: Menumbuhkan generasi yang mampu mengevaluasi argumen sejarah secara sadar. Tanggung Jawab Kolektif: Memastikan sejarah membangun kedewasaan dan empati, bukan kecurigaan atau polarisasi.

Menutup orasinya, Prof. Wawan berharap buku teks sejarah tidak lagi hanya menjadi instrumen transmisi pengetahuan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa secara kritis dan bijaksana. (DN/Rija/RK)

Bandung, UPI

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Dadang Sunendar, M.Hum., menyampaikan bahwa intensitas riset menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah Guru Besar di lingkungan UPI. Hal tersebut disampaikannya usai rangkaian Pengukuhan Guru Besar UPI yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 7–8 Mei 2026, di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Bandung.

Dalam rangkaian prosesi tersebut, UPI mengukuhkan 14 Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu. Pengukuhan ini menambah jumlah profesor aktif di lingkungan UPI menjadi 253 orang atau sekitar 15,6 persen dari total dosen yang ada. Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang masih berada pada kisaran 2–3 persen.

Menurut Prof. Dadang, capaian tersebut tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menuntut konsistensi akademik dan pengakuan keilmuan di tingkat nasional maupun internasional.

“Perlu dipahami bahwa turunnya Surat Keputusan Guru Besar dari Menteri itu tidak mudah. Ada perjuangan dan perjalanan panjang dari seorang dosen untuk melakukan riset, menghasilkan karya ilmiah, serta temuan-temuan yang harus direkognisi secara nasional maupun internasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar karya monumental para Guru Besar di UPI lahir dari proses penelitian yang konsisten melalui berbagai skema hibah, baik internal universitas maupun kompetisi nasional dan internasional.

“Kunci utamanya adalah intensitas riset. Karya-karya terbaik para guru besar ini dihasilkan melalui berbagai skema hibah, baik hibah internal UPI maupun hibah kompetisi nasional dan internasional,” katanya.

Selain menyoroti penguatan budaya riset, Prof. Dadang juga menilai regenerasi profesor di UPI berjalan secara dinamis. Hal tersebut terlihat dari munculnya profesor-profesor muda, termasuk Eka Cahya Prima yang dikukuhkan sebagai Guru Besar pada usia 35 tahun.

“Sekarang profil guru besar semakin merata; tidak selalu identik dengan usia tua. Kita bisa melihat sosok Prof. Eka Cahya Prima yang berhasil menjadi guru besar di usia 35 tahun. Ini menunjukkan bahwa regenerasi di UPI berjalan dengan baik dan dinamis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Guru Besar UPI menyebut bahwa pengukuhan profesor tidak hanya menjadi capaian individu, tetapi juga bagian dari penguatan literasi publik dan kontribusi keilmuan bagi masyarakat. Menurutnya, Guru Besar memiliki peran penting sebagai pemikir bangsa sekaligus penggerak perkembangan perguruan tinggi.

Saat ini, UPI juga memiliki 344 dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang tengah didorong untuk melanjutkan jenjang akademik menuju Guru Besar. Dewan Guru Besar berharap rangkaian pengukuhan tahun ini dapat menjadi motivasi bagi dosen-dosen muda untuk terus aktif melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang berdampak. (RK/Rija/DN)

Bandung, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kembali mengukuhkan enam Guru Besar pada hari kedua prosesi Pengukuhan Guru Besar Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung, Jumat (8/5/2026). Sebelumnya, pada Kamis (7/5/2026), UPI telah mengukuhkan delapan Guru Besar dari berbagai bidang keilmuan sehingga total Guru Besar yang dikukuhkan berjumlah 14 orang Guru Besar.

Enam Guru Besar yang dikukuhkan pada hari kedua yaitu Prof. Dr. Wawan Darmawan, S.Pd., M.Hum.; Prof. Dr. rer. nat. Nandi, S.Pd., M.T., M.Sc.; Prof. Dr. Nanang Supriatna, S.Sen., M.Pd.; Prof. Mustika Fitri, M.Pd., Ph.D.; Prof. Dr. Indra Safari, M.Pd.; dan Prof. Dr. Bambang Abduljabar, M.Pd. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya UPI dalam memperkuat kapasitas akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Rektor UPI, Didi Sukyadi, menyampaikan bahwa Guru Besar memiliki peran strategis sebagai penghasil riset orisinal, mentor akademik, sekaligus penjaga intelektualitas universitas. Menurutnya, kualitas sebuah perguruan tinggi tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kontribusi para profesor dalam memimpin pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Pengukuhan Guru Besar merupakan tonggak penting dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi. Guru Besar memiliki peran strategis sebagai pengembang ilmu pengetahuan serta sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi,” ujarnya.

Rektor juga menegaskan bahwa para Guru Besar diharapkan mampu mendorong pengembangan riset inovatif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, memperkuat kolaborasi akademik lintas disiplin, serta membina sumber daya manusia unggul yang berkarakter.

Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar UPI, Dadang Sunendar, M.Hum., menyampaikan bahwa saat ini UPI memiliki 253 profesor atau sekitar 15 persen dari total dosen yang ada. Persentase tersebut dinilai lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang masih berada pada kisaran 2–3 persen.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi dosen dalam melakukan riset dan menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Kunci utamanya adalah intensitas riset. Karya-karya terbaik para guru besar ini dihasilkan melalui berbagai skema hibah, baik hibah internal UPI maupun hibah kompetisi nasional dan internasional,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa regenerasi Guru Besar di UPI menunjukkan perkembangan yang positif dan dinamis. Hal tersebut terlihat dari munculnya profesor-profesor muda di lingkungan universitas, termasuk Prof. Eka Cahya Prima yang sebelumnya dikukuhkan sebagai Guru Besar termuda di bidang fisika.

Melalui pengukuhan Guru Besar Tahun 2026, UPI menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya akademik, pengembangan riset, serta kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan nasional dan global. (RK/Rija/DN)