Ciptakan Pemilih Pemula yang Cerdas BEM HMCH FPIPS UPI gelar Civic Education Fair

Bandung- UPI

Bandung merupakan sebuah kota besar di Provinsi Jawa Barat sekaligus barometer pergerakan dan aktivis kemahasiswaan pada hari sabtu (23/12/2023) bertempat di Gedung Muhammad Nu’man Soemantri Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia mengadakan kegiatan Civic Education Fair 2023 dengan mengangkat tema Harmoni Warga Negara : Merajut Persatuan Melalui Seni dan Partisipasi Politik.

Acara ini digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Civics Hukum Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (BEM HMCH FPIPS UPI) dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Syaifullah, M.Si. yang merupakan dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia dan Zainal Ginan, S.Pd., M.I.Pol yang merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Cimahi. Dihadiri oleh Mahasiswa UPI dan Kampus di sekitar Kota Bandung dengan berbagai isu aktual seputar Pemilu 2024 dan Peningkatan Karakter Kewarganegaraan yang dibalut dengan Seni.

Kegiatan Civic Education Fair ini terbagi menjadi dua agenda yaitu Talkshow dan Pameran Seni dengan tujuan bagaimana politik dikomunikasikan melalui media seni.

Dalam talkshow tersebut ada beberapa isu aktual yang dibahas oleh kedua narasumber yaitu:

Tuntutan Reformasi Untuk Pemilu Independen dan Demokratis

Tumbangnya Orde Baru menjadi Orde Reformasi dengan dimotori para mahasiswa dan para aktivis menghendaki adanya perubahan total dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Pemilihan umum sebagai tonggak untuk meletakkan sistem pemerintahan yang demokratis dengan memberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu secara independen dan netral.

Pada Orde Baru jumlah partai politik hanya 3 kekuatan yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya. Selama Orde Baru Golkar selalu meraih kemenangan dalam setiap pemilu dan penyelenggara pemilu saat itu dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dianggap tidak netral karena bagian dari pemerintahan. Dengan sistem pemilu yang lebih baik sebagai hasil reformasi maka penyelenggara pemilu dilakukan oleh sebuah Komisi yang terbentuk dengan mengakomodir para intelektual, aktivis, dan para pejuang demokrasi perwakilan Parpol menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum.

Harmonisasi Warga Negara Dalam Sudut Pandang Hak dan Kewajiban

Warga Negara adalah Anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, dan memiliki hubungan hak dan kewajiban (rights and duties) yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya, dan dijamin oleh konstitusi negaranya.

Dalam hal Hak dan Kewajiban perlu adanya keseimbangan antara Hak dan Kewajiban demi menghindari segala bentuk ketidakpuasan, menimalisir segala bentuk konflik, dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Ketika Hak dan Kewajiban dijalan tanpa adanya berat sebelah dan beriringan bersama sama maka akan tercipatanya Harmonisasi Dalam Kehidupan Bermsyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Terwujud dalam Interaksi Sosial Warga Negara.

Seni Dalam Konteks Sosial

Untuk mengungkapkan seni dalam konteks sosial, terdapat ungkapan yang tepat yaitu The Art as a tool of social interaction (Seni adalah alat untu interaksi sosial) seni terbukti ampuh dalam upaya interaksi sosial, karena posisi seni itu sebagai wujud ekspresi budaya, ungkapan sosial bagi manusia, serta bukan hanya untuk diri sendiri namun untuk orang lain juga.

Pemilu dan Undecided Voters

“Undecided voters” adalah istilah yang merujuk kepada pemilih yang belum memutuskan pilihan politik mereka dalam suatu pemilihan. Mereka mungkin belum memilih kandidat tertentu atau belum memutuskan untuk mendukung suatu partai politik dalam suatu kontes pemilihan, seperti pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, atau referendum.
Alasan seseorang bisa menjadi pemilih yang belum memutuskan pilihannya bisa bervariasi. Beberapa alasan termasuk ketidakpastian terkait kebijakan kandidat, perubahan opini yang mungkin terjadi seiring berjalannya kampanye, pertimbangan yang belum selesai, atau ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia.
Pada masa kampanye politik, para kandidat dan partai politik cenderung berusaha untuk mempengaruhi pemilih yang belum memutuskan pilihannya dengan memberikan informasi, melakukan debat, kampanye, atau presentasi kebijakan untuk mencoba memenangkan dukungan mereka. Para peneliti dan analis politik sering memperhatikan pemilih yang belum memutuskan pilihannya karena potensi mereka untuk mempengaruhi hasil akhir suatu pemilihan.

Syaifullah dan Zainal Ginan mengajak kepada para mahasiswa yang hadir sebagai pemilih pemula untuk lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya yang dijamin secara undang-undang  dengan tidak menjadi golput. Pilihlah Presiden dan anggota Legisltaif dengan melihat jejak rekam digital masing-masing calon atas prestasi dan visi yang ditawarkan untuk Indonesia ke depan.

Setelah acara talkshow, Para peserta diajak untuk melihat pameran seni di Lobby Timur Gedung Muhammad Numan Soemantri untuk melihat berbagai karya seni 2D yaitu Lukisan dan 3D yaitu Patung Patung yang berisi kritik sosial, harapan yang masih tertunda dan sebagainya. terdapat penampilan Live Music yang ditampilkan oleh Mahasiswa Baru PPKn Angkatan 2023 dalam Pameran Seni.( Kontributor Humas UPI, Rizqi Kajayaan, Editor HN)