Padalarang, UPI

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sukses menyelenggarakan hari kedua Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Mason Pine, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (5/5/2026).

Pertemuan strategis yang dihadiri oleh sekitar 200 perwakilan dari 25 PTN-BH ini menghasilkan kesepakatan krusial mengenai penguatan tata kelola non-akademik. Fokus utama diarahkan pada tiga pilar penyangga universitas, yakni sektor anggaran, pengelolaan aset, dan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam sektor anggaran dan pendapatan, Forum berkomitmen untuk secara konsisten mengusulkan peningkatan alokasi dana kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Kementerian Keuangan. Selain mengandalkan APBN, PTN-BH akan mengoptimalkan pemberdayaan aset internal berupa tanah dan bangunan guna mendongkrak pendapatan mandiri.

Salah satu terobosan yang disepakati adalah penguatan dana abadi (endowment fund). Forum mengusulkan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun—yang rata-rata mencapai 20 persen—dapat dialokasikan langsung ke saldo dana abadi. Hasil pengelolaan dana tersebut nantinya akan dikembalikan untuk menyokong pembiayaan perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Ketua Forum MWA PTN-BH Indonesia periode 2025/2026, Prof. Mohamad Nasir, menekankan bahwa kemandirian finansial harus dibarengi dengan kepastian SDM. “MWA memiliki peran vital dalam mensinergikan kebijakan non-akademik. Kami terus mendorong Kementerian PAN-RB dan Kemendiktisaintek agar mengalokasikan formasi CPNS setiap tahun khusus untuk dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PTN-BH,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret untuk merealisasikan hasil rapat, Forum telah menyusun rencana audiensi strategis. Pada tanggal 17-18 Mei mendatang, Forum dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan peningkatan dana LPDP bagi perguruan tinggi serta kemungkinan pengalokasiannya ke dana abadi masing-masing kampus.

Selain itu, audiensi juga akan dilakukan kepada Kemendiktisaintek guna mendorong kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam mendukung target universitas masuk peringkat 100 besar dunia sesuai visi Presiden. Secara paralel, pengawalan terhadap Kementerian PAN-RB tetap dilakukan guna memastikan formasi CPNS dosen tidak meleset dan tersedia secara rutin.

Sebagai penutup, Forum menegaskan kembali bahwa wewenang MWA tetap akan difokuskan pada ranah non-akademik guna mendukung fleksibilitas gerak universitas. Hasil diskusi ini akan segera difinalisasi untuk disampaikan secara resmi kepada kementerian terkait, dengan komitmen pertemuan rutin forum yang akan dilaksanakan setiap satu semester. (RK)

Padalarang, UPI

Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna resmi ditetapkan sebagai Ketua Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Indonesia periode 2026–2027 menggantikan Prof. Mohamad Nasir. Penetapan tersebut menjadi hasil krusial dalam Rapat Kerja Forum MWA PTN-BH yang digelar di Ballroom Hotel Mason Pine, Padalarang, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan Rapat Kerja Forum MWA PTN-BH yang diselenggarakan oleh UPI sebagai tuan rumah ini merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan rapat kerja tahunan yang bertujuan memperkuat sinergi antar-MWA, merumuskan program kerja, serta membahas isu strategis tata kelola perguruan tinggi berbadan hukum di Indonesia.

Dalam sambutan penutup masa jabatannya, Prof. Mohamad Nasir menyampaikan bahwa kepemimpinan dalam forum MWA merupakan proses estafet yang penting untuk menjaga keberlanjutan program dan penguatan kolaborasi antarperguruan tinggi.

“Kepemimpinan dalam forum ini adalah estafet yang dilakukan secara rutin. Tidak ada ketua abadi, melainkan kepemimpinan yang terus bergantian untuk memastikan program berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa forum MWA memiliki peran strategis sebagai wadah pertukaran informasi dan penguatan sinergi, termasuk dalam menjembatani komunikasi dengan pemerintah terkait berbagai isu pendidikan tinggi, seperti pemanfaatan aset, kebutuhan sumber daya manusia, dan regulasi pembiayaan perguruan tinggi.

Sementara itu, Ketua Forum MWA PTN-BH Indonesia periode 2026–2027 yang juga merupakan Ketua MWA UPI, Komjen. Pol. (Purn) Nanan Soekarna, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan menitikberatkan pada nilai tanggung jawab, kewajiban, dan integritas dalam kepemimpinan.

“Yang harus dipikirkan adalah tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Jika itu dijalankan dengan baik, maka kepemimpinan akan berjalan tanpa konflik,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan komitmen dalam mengemban amanah kepemimpinan forum.

“Saya ingin berkomitmen bahwa tidak ada kepentingan lain kecuali memajukan forum PTN-BH. Saya atas nama pengurus baru menyampaikan terima kasih kepada Prof. Nasir yang telah memimpin selama satu tahun, dan saya akan melanjutkan sesuai arahan beliau,” ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, forum juga menyepakati sejumlah poin strategis, antara lain peningkatan anggaran pendidikan, optimalisasi pemanfaatan aset perguruan tinggi, penguatan dana abadi (endowment fund), serta dorongan penyediaan formasi CPNS bagi perguruan tinggi setiap tahun.

Selain itu, forum merencanakan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan, termasuk peningkatan dana LPDP, dukungan anggaran perguruan tinggi, serta penguatan kebijakan yang mendukung daya saing global PTN-BH.

Forum juga menegaskan fokus pada penguatan aspek non-akademik, meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan pengelolaan aset, sebagai fondasi dalam meningkatkan kinerja institusi pendidikan tinggi.

Melalui kegiatan ini, Forum MWA PTN-BH Indonesia diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperguruan tinggi dalam menghadapi tantangan pendidikan tinggi ke depan. Program kerja yang dihasilkan juga direncanakan akan ditindaklanjuti melalui pertemuan rutin setiap semester guna memastikan implementasi yang berkelanjutan. (RK)

Bandung, UPI

Nabilah Dwisepti Cahyani, mahasiswi Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri (FPTI) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berhasil meraih Juara 2 Pilmapres Wilayah LLDIKTI IV. Senin, (4/5). Capaian ini sekaligus mengantarkannya sebagai salah satu wakil wilayah Jawa Barat dan Banten di seleksi Pilmapres tingkat nasional.

Final Pilmapres LLDIKTI IV yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran ini mempertemukan 15 finalis terbaik kategori Sarjana (Mapres terpilih dari PTN dan PTS se-Jawa Barat dan Banten) yang tersaring dari 125 pendaftar. Persaingan semakin ketat di babak final: hanya 6 dari 15 finalis yang berhak melaju ke nasional. Nabilah berada di antara keenam nama tersebut, bersanding dengan wakil dari Unpad (Juara 1), ITB (Juara 3), IPB (Harapan 1), Telkom University (Harapan 2), dan Unisba (Harapan 3).

Di balik prestasinya, Nabilah tumbuh dari keluarga sederhana. Sang ayah berprofesi sebagai pengemudi ojek online dan bunda sebagai ibu rumah tangga. Namun kasih sayang dan motivasi yang diberikan kedua orang tuanya tak pernah surut. Mereka setia hadir menyaksikan langsung setiap perjuangan Nabilah, baik di final tingkat universitas maupun wilayah kemarin. Bagi Nabilah, kehadiran itu adalah kekuatan yang tak ternilai.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan UPI, Direktorat Kemahasiswaan UPI, pimpinan FPTI, para dosen pembimbing, serta teman-teman Arsitektur yang turut hadir memberikan dukungan di setiap tahap seleksi. “Semua dukungan ini yang membuat saya terus melangkah,” ungkapnya.

Kiprah Nabilah melampaui ruang kuliah. Ia menggagas Obrolan Bintang, program pendampingan beasiswa yang telah menjangkau lebih dari 1.100 peserta dari berbagai provinsi dan membantu 30 di antaranya lolos beasiswa bergengsi. Sebagai founding member Garda Muda Indonesia, ia aktif turun langsung ke wilayah kepulauan seperti Bawean, Togean, Karimunjawa, Banda Neira, hingga Lombok. Ia juga menginisiasi AKSESable Indonesia, gerakan advokasi aksesibilitas bagi difabel netra melalui audio book dan kampanye publik, serta turut mendirikan Yayasan Abhinaya Aksata Nusantara untuk pemberdayaan masyarakat 3T. Prinsip yang ia pegang: “Datang sebagai gelas kosong, pulang membawa dampak.”

Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kemitraan FPTI, Dr. Mustika N Handayani, menyambut capaian ini dengan penuh syukur. Ia mencatat bahwa raihan Nabilah ini lebih baik dari tahun sebelumnya, kebetulan Mapres UPI 2025 juga berasal dari FPTI. “Alhamdulillah.Kami sangat bersyukur, prestasi ini membanggakan FPTI sekaligus UPI,” ujarnya.

Didampingi tim dosen pembimbing dan dukungan penuh pimpinan fakultas, Nabilah kini bersiap menghadapi seleksi nasional dengan semangat penuh, membawa nama UPI, keluarganya, dan ribuan anak muda yang pernah ia dampingi, ke panggung yang lebih besar. (MNH)

Bandung, UPI

Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menggelar rapat pleno dengan dua agenda utama, yakni pembahasan usulan kenaikan jabatan akademik dosen serta peninjauan draf peraturan rektor tentang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di Ruang Rapat FPBS Lt. 1 Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung. Senin, (4/5/2026).

Ketua Senat Akademik UPI, Prof. Yadi Ruhyadi, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa rapat pleno ini merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola akademik di lingkungan UPI. Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah percepatan proses kenaikan jabatan akademik dosen, khususnya dari lektor kepala ke guru besar.

“Dengan kebijakan baru, pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen hanya dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan Agustus. Untuk periode Mei ini, terdapat dua batas waktu pengusulan,” ujarnya.

Dalam rapat pleno tersebut, Senat Akademik memberikan persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik salah satu dosen, yakni Dr. H. Elih Sudiapermana, M.Pd.  yang akan memasuki batas usia pensiun. Proses penilaian dilakukan secara berjenjang, mulai dari validasi oleh Komisi C, pembahasan di rapat pimpinan senat, hingga akhirnya diputuskan dalam rapat pleno.

“Senat Akademik menyetujui usulan tersebut dengan catatan seluruh persyaratan harus dipastikan lengkap agar tidak ada kendala dalam proses selanjutnya,” tambahnya.

Selain itu, rapat pleno juga membahas draf peraturan rektor tentang penyelenggaraan pendidikan di UPI yang mengacu pada kebijakan terbaru terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dalam kebijakan tersebut, standar mutu kini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dituntut untuk mampu melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu, draf peraturan ini memuat sejumlah inovasi dalam sistem pembelajaran, seperti penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, perkuliahan hybrid, serta program double degree internal.

“Program double degree ini memungkinkan mahasiswa memperoleh dua gelar dalam waktu lima tahun, misalnya Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dan Sarjana Sains (S.Si.), sehingga memberikan nilai tambah bagi lulusan UPI,” jelasnya.

Senat Akademik UPI menyambut baik berbagai inovasi tersebut dan memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan baru guna meningkatkan kualitas pendidikan. UPI juga diharapkan dapat terus adaptif dalam merespons dinamika kebijakan pendidikan tinggi yang terus berkembang. (Rija/DN)

Padalarang, UPI

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Julianto, memberikan paparan dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Indonesia yang bertempat di Hotel Mason Pine, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (5/5/2026). Dalam forum strategis MWA tahun ini, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara bagi seluruh pimpinan MWA PTN-BH se-Indonesia.

Acara yang mengusung tema “Memperkuat Tata Kelola dan Keberlanjutan PTNBH dalam Menghadapi Transformasi Pendidikan Tinggi” ini dihadiri oleh pimpinan MWA dari berbagai PTN-BH di seluruh tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Brian Julianto menekankan pentingnya penguasaan teknologi dan hilirisasi riset sebagai kunci utama kemandirian bangsa. Ia menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para dosen dan guru besar yang tetap konsisten melakukan riset, meski sering kali dianggap hanya menghasilkan dokumen akademik.

Menurut Brian, kekuatan teknologi adalah faktor utama yang membawa negara maju menuju kemandirian pangan dan energi. Ia mencontohkan bahwa temuan riset dari kampus saat ini mulai diimplementasikan untuk solusi nasional, seperti penanganan 8.000 ton sampah per hari di Jakarta serta proyek strategis Giant Seawall melalui koordinasi dengan Badan Otorita Pantai Utara Jawa.

“Sesungguhnya bangsa kita sangat terbantu oleh ketekunan Bapak/Ibu dosen. Bersama anggota MWA, merekalah garda terdepan kemajuan perguruan tinggi di Indonesia,” ujar Brian Julianto dalam pembukaan paparan yang disampaikan secara daring.

Lebih lanjut, Mendiktisaintek menyoroti pentingnya hilirisasi riset menjadi produk komersial melalui kolaborasi dengan industri. Ia memaparkan kisah sukses jenama parfum lokal HMNS (Humans) karya alumni perguruan tinggi yang telah merambah pasar internasional dengan omzet Rp500 miliar per tahun. Hal ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa inovasi kampus dapat bertransformasi menjadi produk bernilai ekonomi tinggi dengan kontribusi pajak mencapai Rp100 miliar.

Terkait kebijakan, kementerian berkomitmen untuk mempermudah regulasi yang menghambat pergerakan PTN-BH. Brian menegaskan pihaknya sangat terbuka terhadap masukan untuk menyusun ulang aturan agar lebih memudahkan tata kelola kampus. Dari sisi finansial, kementerian tetap memperjuangkan agar dana riset terus ditambah dan program beasiswa tidak mengalami penurunan.

“BOPTN juga sedang kami perjuangkan agar tetap stabil dan tidak turun dibandingkan tahun lalu. Semua ini masih dalam rencana yang kami siapkan untuk mendukung Bapak dan Ibu sekalian,” tambahnya.

Sebagai tuan rumah, UPI sukses memfasilitasi pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah ini. Di akhir paparannya, Brian Julianto mengundang Forum MWA PTN-BH untuk menyampaikan hasil rekomendasi tersebut agar dapat diperjuangkan lebih lanjut demi kemajuan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia maupun di tingkat global. (RK)